Sejarah Perusahaan

SEJARAH PT JAMKRIDA BANTEN 

PT Penjaminan Kredit Daerah Banten merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Banten yang bergerak dalam bidang usaha penjaminan, berdiri sejak Tahun 2014 berdasarkan  Akta Pendirian PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten tertanggal 24 September 2014 Nomor : 10, dibuat di hadapan Notaris Rovandy Abdams, S.H, selanjutnya disebut “Jamkrida Banten”

Kehadiran Jamkrida Banten adalah sebagai implementasi atas aturan pemerintah dan apresiasi Pemerintah untuk  para pelaku Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menegah, Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan dan Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perijinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Selanjutnya,  guna merespon dan mewujudkan pembangunan di bidang ekonomi, Pemerintah Provinsi Banten telah mengeluarkan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten.

Maksud pembentukan Jamkrida Banten adalah untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan ekonomi, khususnya Koperasi dan UMKM guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan pembentukan Jamkrida Banten adalah:

  1. memberikan jasa penjaminan kredit kepada Koperasi dan UMKM;
  2. memberdayakan Koperasi dan UMKM;
  3. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian daerah khususnya dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
  4. menjaga stabilitas perekonomian melalui terciptanya peluang usaha yang tangguh dan berdaya saing.
  5. meningkatkan penyaluran kredit produktif dan peningkatan LDR dari BPD, Bank Umum dan BPR.

Komposisi saham PT. Jamkrida Banten adalah 51 % (lima puluh satu persen) Pemerintah Provinsi Banten, dan pemegang saham lainnya paling tinggi 49 %. Yang dimaksud pemegang lainnya adalah dapat dimiliki oleh  Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, Warga Negara Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia.

Mempertimbangkan rencana usaha perseroan tahun 2016-2020, bahwa untuk memenuhi volume penjaminan yang terus meningkat diperlukan tambahan modal dari pemegang saham, maka berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) No : 174, tanggal 31 Agustus 2016 dihadapan Notaris Fachrul Kesuma Dharma, SH Notaris di Kota Serang yang telah disetujui oleh Kementrian Hukum dan HAM Nomor: AHU-0016122.AH.01.02 tanggal 5 September 2016 telah dilakukan perubahan Modal Dasar Perseroan  semula sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) menjadi Rp. 220.000.000.000,- (dua ratus dua puluh milyar rupiah).

Besarnya modal dasar dihitung dengan mempertimbangkan  kebutuhan dan asumsi bahwa modal yang telah disetor dianggap sebagai pemenuhan minimal atas modal dasar yang akan ditetapkan.

Sejak Oktober 2014 – 2015 Jamkrida Banten hanya memberikan penjaminan terhadap lembaga keuangan Bank dan Non Bank yang konvensional, namun dengan memperhatikan perkembangan dan kesempatan pasar  yang ada, pada tahun 2016 memutuskan untuk membuka Unit Usaha Syariah.